Diduga Libatkan Aparat dan Pemerintah, PT. VDNI Kembali Berniat Serobot Lahan Warga

  • Bagikan
Tampak oknum aparat saat berada dilokasi lahan milik warga yang menjadi obyek proyek PT. VDNI

KONAWE, EXPOSETIMUR.COM _ Rabu 18/12/2019 bertempat di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Perusahaan raksasa milik asing, kembali akan melanjutkan pembentangan kebel Sutet diatas perumahan warga dengan cara paksa, hal tersebut kemudian aksi saling serang.

Aksi pihak PT. VDNI dikawal petugas

Dari informasi yang dihimpun bahwa, Setelah terjadi aksi lempar batu antara warga pemilik lahan bersama sekolompok massa yang tak lain dari Humas perusahaan itu sendiri yang kerap kali disebut-sebut dengan nama “Pungker Community”, dengan diback up oleh Anggota Polri dan TNI, tali yang dikaitkan pada kabel sutet kemudian di ikat di pohon kelapa milik warga, berupaya di buka secara paksa, agar penarikan kabel sutet tersebut bisa berjalan dengan baik.

Menurut kuasa pemilik lahan, Setelah memperlihatkan selembar kertas yang judulnya tertulis Berita Acara, yang mana  didalamnya berisikan bahwa,  pembentangan kabel bisa berlanjut yang ditandatangani oleh Mr. Yin selaku perwakilan perusahaan, Asisten I selaku keterwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan Saudara Juslan selaku keterwakilan masyarakat/Pemilik lahan yang tak lain adalah Kepala Desa Tani Indah.

“Setelah saya lihat dan membaca isi Berita Acara tersebut, yang dikirim oleh klien saya melalui pesan Whatsapp, maka saya langsung bertanya kepada Klient mengenai kapasitas saudara Juslan menandatangani Berita acara tersebut. Namun jawabannya bahwa “saya tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun selain bapak”. Demikian keterangan Pengacara pemilik lahan M. Aslam fadli, S.H.I, yang juga adalah Ketua DPW LBH Peduli Hukum & HAM Sulawesi Tenggara.

Ditambahkan Aslam, “semua pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut, menurit saya tidak ada keterwakilan Pemerintah, apabila saya menganalisa dan mengacu kepada Hukum Adimistrasi Negara, pasalnya tidak satupun pihak yang membubuhkan Cop/Stempel pada tandatangan masing-masing Pihak, dan juga Berita Acata tersebut bertentangan dengan hasil sosialisasi bersama yang diadakan di rumah klien saya yang bernama Suwardin@Uka. Dalam pertemuan singkat itu yang di hadiri oleh Penasehat Hukum Perusahaan, Asisten I sebagai keterwakilan pemerintah Kabupaten Konawe, Kepala Desa Tani Indah sebagai Pemerintah setempat, Saya sebagai Penasehat Hukum pemilik lahan dan Pemilik lahan itu sendiri, yang pada waktu itu juga datang puluhan personil BKO dari TNI Polri” Ungkapnya Jumat (20/12/2019).

Baca Juga :   Kanit Reskrim Polsek Bulukumpa,Mengambil Keterangan Saksi Korban Penganiayaan di Rumahnya

“Kesepakatan yang Kami sepakati hari itu bahwa, semua pihak di harap bersabar dan mengedepankan asas-asas Hukum serta Hak Asasi Manusia, sambil menunggu kedatangan Tiem Apraisal atau Komite Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai Lembaga Independent, yang memang berhak dan berkewenangan untuk menetapkan harga dalam suatu Wilayah. Beber Aslan.

Tambahnya lagi “bahwa Berita Acara tersebut cacat formil, isinya bertentangan dengan apa yang telah di sepakati, bersifat di paksakan, bahkan terkesan adanya permainan mata antara Perusahaan bersama Saudara Juslan dan Asisten I Kabupaten Konawe, yang tentunya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan sanksinya adalah Pidana. Tetapi nanti kita lihat kedepan, seperti apa akhir dari polemik ini. Pungkas Ketua LP-KPK Sultra ini.

(KH/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *