OPINI, EXPOSETIMUR.COM _ Dalam debat cawapres Maret 2019 yang lalu, Sandiaga Uno memberikan gagasan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) karena membebani Siswa. Menurut kamu, sebaiknya UN dihapus atau tetap dipertahankan?.
Presiden Joko Widodo juga pernah menggagas hal ini dalam kampanye pilpres sebelumnya. Terlepas dari hiruk piruk dunia politik yang memanas akhir akhir ini, saya mencoba mengamati pendapat para siswa di tanah air, dan hasilnya mengandung pro-kontra. Ada beberapa yang terang-terangan menginginkan agar UN dihapus dan ada pula yang kurang setuju.
UN dianggap kurang ideal untuk mengukur potensi belajar siswa. Materi yang terlalu padat mengakibatkan siswa cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi. Menurut sebagian orang, adanya UN ini membuat para siswa menjadi tertekan, dikarenakan para siswa memiliki kemampuan yang beragam, tak semua siswa ahli di bidang matematika, sains, bahasa inggris dan sebagainya. Mereka punya kelebihan masing-masing yang harus diasah sesuai kemampuan kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Pemaksaan beragam ilmu yang tak dikuasainya akan menyebabkan siswa malas belajar, gurupun kalang kabut mengejar materi pelajaran dan orang tua juga kecewa dengan hasil belajar sang anak. Pemangku jabatan pun risau dengan pencapaian dunia pendidikan, dan akhirnya guru yang disalahkan atas buruknya kualitas pendidikan.
Selama ini, UN dianggap dapat menjadi tolok ukur pendidikan Indonesia, namun berdasarkan pengalaman saya dalam menempuh perjalanan di dunia pendidikan, UN diselenggarakan sebagai suatu formalitas belaka saja. Banyak yang menyelenggarakan UN dengan ketidakjujuran.
Sudah menjadi rahasia umum ketidakjujuran yang dilakukan ketika UN. Contohnya saja ketika UN sedang berlangsung siswa dan para guru bekerja sama agar para siswa mampu menjawab materi soal dari UN yang cukup rumit dengan membagikan kunci jawabannya. Hal ini tidak lain dikarenakan sekolah tidak ingin siswanya banyak yang tidak lulus hanya karena nilai UN-nya tidak mencukupi, karena akan berdampak pada citra sekolah tersebut.
Kalau sudah begitu, apakah UN masih mampu dijadikan tolok ukur dalam mengukur potensi dan prestasi anak? Rasanya anda sudah mendapatkan jawabannya.
Namun ada dua tokoh nasional yang kontra terhadap penghapusan UN, yakni Jusuf Kalla (JK) dan Buya Syafii Ma’rif.
JK mengatakan bahwa apabila UN dihapus, akan ditakutkan jika para siswa nanti lemah dalam belajar dan tidak memiliki ukuran kompetensi. UN dapat mendorong anak dalam belajar dan bekerja keras, karena kerja keras adalah syarat kemajuan negara. Sedangkan Buya mengatakan UN jangan serta-merta langsung dihilangkan, karena model ini masih dipakai sebagai ukuran kompetensi belajar siswa, Buya khawatir penghapusan UN akan mengganggu semangat belajar siswa.
Maka dari itu, assesmen kompetensi minimum dan survey karakter yang ditawarkan oleh kemendikbud untuk menjadi ukuran pendidikan di tahun 2021 menjadi suatu angin segar dan tantangan baru bagi sekolah, dari SD hingga SMA untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.
Dalam kebijakan tersebut, setidaknya ada dua hal yang akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Pertama, peningkatan kualitas literasi. Jadi, Kedepannya, siswa tidak hanya diajarkan untuk mampu menjawab soal, tetapi juga mampu berfikir kritis. Artinya, kebijakan tersebut telah mejalankan philosophy based curriculum, kurikulum pendidikan kritis yang sudah banyak diterapkan di negara-negara maju di seluruh dunia.
Kedua, revolusi mental dan karakter sekaligus. Dengan konsepsi revolusi mental, maka siswa akan mampu meningkatkan kualitas mentalnya untuk mampu bersaing dengan siswa yang lain. Dengan demikian karakter dan bakat siswa akan mejadi suatu ukuran yang proporsional dalam pendidikan.
Penulis (Andi Buana Uleng)
Mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2016
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
