SINJAI, EXPOSETIMUR.com — Penyaluran Dana Bantuan Kementerian Sosial RI yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini menjadi sorotan. Pasalnya, penyaluran PKH tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan sarat dugaan tindakan korupsi.
Seperti yang diduga terjadi di Dusun Kambuno Selatan, Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai, Penerima PKH tersebut tidak tepat sasaran karena nama penerima itu bukan yang berhak.
Usman salah satu warga setempat, yang tidak mampu dan tidak menerima PKH mengatakan bahwa agar bisa diakomodir oleh Pemerintah Daerah apalagi kondisi sekarang tinggal harapan yang kami mampu bertahan hidup seperti ini kerena kami punya anak sekolah dan kuliah yang bergantung dari kami.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Irfan, akan menindak lanjuti dan akan merampungkan pelabelan tiap rumah yang penerima PKH, ungkapnya saat ditemui oleh Arfah Law, Senin, (13/04/2020).
Terpisah, menanggapi hal tersebut, ketua bidang HMI cabang Sinjai Arfah Law meminta dinas sosial betul memperhatikan dan memperbaiki pelayan sosial di bidang PKH mengingat bidang sosial berbicara kemanusiaan.
“Seharusnya dinas sosial telah melakukan perbaikan data penerima PKH atau sudah merampungkan karena tiap tahunya selalu saja ada permasalahan ditengah tengah masyarakat,” kata dia.
“PKH banyak dianggap tidak tepat sasaran jika hari ini pemerintah daerah punya keseriusan untuk mengatasi angka kemiskinan yang pasti tidak mesti ada lagi teriakan. Tapi kenyataan rasa peduli itu tidak berpihak lagi kepada pemerintahan,”ungkapnya.
(Israndi)
