Jakarta, exposetimur.com – LSM GMBI Distrik Jakarta Barat dan Persaudaraan Bugis Sinjai (PBS) beserta dengan Aktivis Anti Korupsi dari Kabupaten Sinjai kembali menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada hari senin 23 Agustus 2021.
Menurut juru bicara (KATIK, GERMAB dan Suara Indonesia) Arjuna Ginting bahwa, kunjungan kali ini adalah untuk memantau perkembangan laporan sebelum nya terkait dengan dugaan Gratifikasi Bupati Sinjai , dimana laporan tersebut sudah teragenda oleh KPK KPK RI.
“Kita juga memperbarui dan memasukkan laporan baru sesuai dengan petunjuk dari Bidang Pengaduan Masyarakat KPK RI dengan pelapor atas nama LSM GMBI Distrik Jakarta Barat, dimana Ketua nya adalah Sdr.Muhtar selaku putra daerah Sinjai yang banyak bergelut dan merintis karir di ibu Kota Negara” Terangnya.
Selain KPK RI, LSM GMBI Distrik Jakarta Barat dan Persaudaraan Bugis Sinjai (PBS) beserta dengan Aktivis Anti Korupsi dari Kabupaten Sinjai juga mendatangi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI dengan tujuan yang sama yaitu menyampaikan laporan pengaduan.
Menurut Sulaeman sebagai Kepala Divisi Jaringan Lapangan (KADIV JARLAP) LSM GMBI Distrik Jakarta Barat, yang turut hadir dalam menyampaikan laporan pengaduan tersebut mengatakan, ” kami sebagai lembaga kontrol sosial yang terintegrasi secara Nasional akan terus mengawal dan memantau laporan pengaduan tersebut, baik yang di KPK RI dan DikTipikor Bareskrim Mabes Polri maupun yang di Kejaksaan Agung” Pungkasnya.
” Selain itu kami mengharapkan agar sekira nya KPK RI sebagai Lembaga anti Korupsi yang memiliki kewenangan yang besar dalam pencegahan dan penindakan perbuatan Korupsi segera turun Ke Kabupaten Sinjai, untuk memeriksa Bupati Sinjai dengan beberapa tihak yang terkait” Imbunya.
Sementara, Muhtar selaku Ketua LSM GMBI Distrik Jakarta Barat yang di konfirmasi melalui telepon menegaskan bahwa, ” tidak ada tempat bagi pelaku Korupsi di tanah air tercinta ini, baik di Pusat maupun di Daerah, semuanya harus kita laporkan ke Aparat Penegak Hukum tanpa tebang pilih” Tegasnya.
