Gerak Sultra Siap Kawal Dugaan Mark Up Alat PCR Test Pada Dinkes Kabupaten Muna

  • Bagikan
Adin Laiworu, Anggota Divisi Advokasi dan Investigasi Gerak Sultra
Adin Laiworu, Anggota Divisi Advokasi dan Investigasi Gerak Sultra

Sultra, exposetimur.com – Dugaan Mar Up pengadaan item Alat PCR Test pada pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran di Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, terus mendapat perhatian.

Terkait hal tersebut, Gerakan Sultra meminta Polres Muna segera menuntaskan dugaan Mar Up pengadaan alat PCR test pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna tersebut.

Diketahui, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muna, masih terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan Mar Up pada kegiatan pengadaan Alat PCR Test di Dinas Kesehatan Kabupaten Muna yang bersumber dari APBD-P TA 2020.

Penyelidikan dilakukan setelah mendapat aduan dari masyarakat, dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan terhadap empat orang, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan La Ode Rimbasua, Pejabat Pembuat Komitmen La Ode Arifin Kase, Bendahara Dinas Kesehatan Cristine Tantu, dan Kontraktor PT RH Jaya Farma, Himrayani.

Alat PCR Test
Alat PCR Test

Data yang dihimpun, Dalam pemeriksaan pihak terkait, penyidik telah mengantongi dokumen kontrak pengadaan alat laboratorium kedokteran dengan nilai sebesar Rp 1,998 miliar yang dilaksanakan oleh PT RH Jaya Farma sebagai penyedia barang dan distributor penyedia barang dari PT Indo Farma berupa 20 item alat kesehatan termaksud didalamnya berupa Alat PCR Test yang sampai saat ini belum juga difungsikan.

Kemudian Penyidik akan melengkapi keterangan dengan memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Amrin Fiini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak PT Indo Farma, serta akan berkoordinasi dengan tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berkaitan dengan pengawasan pengadaan barang dan jasa, setelah keterangan beberapa pihak dianggap rampung.

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra) mengapresiasi kinerja Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muna yang telah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap kasus dugaan Mar Up pengadaan alat PCR Test yang masuk dalam salah satu item kegiatan pengadaan alat laboratorium kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.

“Kami mengapresiasi langkah Polres Muna yang telah mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat pada pengadaan alat laboratorium kedokteran, terkhusus pengadaan alat PCR Test yang sejak Tahun 2020 sampai saat ini belum difungsikan” Ujar Adin Laiworu, Anggota Divisi Advokasi dan Investigasi Gerak Sultra, Kamis (30/09/21).

Dikatakannya bahwa, sebelumnya Gerak Sultra telah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan Pengadaan Alat PCR Test yang belum difungsikan itu, karena diduga terdapat tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan modus operandi penggelembungan harga barang (Mark Up).

Baca Juga :   Pengadilan Tipikor Mamuju Kemabli Gelar Sidang Kedua Kasus Korupsi Lampu Jalan di Polman

“Pengadaan alat PCR Test diduga terjadi ketimpangan antara lain terdapat pengelembungan harga barang (Mark Up) akibat permasalahan kelebihan pembayaran kepada penyedia dan kualitas alat yang diberikan penyedia memiliki kualitas yang rendah, sehingga sampai saat ini tidak difungsikan dan/atau digunakan”, Bebernya.

Bahwa Gerak Sultra kata Adin Laiworu  juga meminta kepada pihak Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muna untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut dan segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak PT. Indo Farma, dan berkoordinasi dengan tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta meminta Audit Investigatif kepada BPKP Sultra dan/atau BPK Sultra.

“Kami berharap kepada Pihak Polres Muna untuk segera menuntaskan dugaan Mar Up pengadaan Alat laboratorium kedokteran terkhusus pengadaan alat PCR Test, agar ada kepastian hukum didalamnya”. Pungkasnya.

Lebih jauh Gerak Sultra meminta Polres Muna harus segera memastikan harga barang alat laboratorium kedokteran yang telah dibeli pihak penyedia PT. RH Jaya Farma kepada pihak distributor PT. Indo Farma dan segera memastikan hasil audit kewajaran harga barang dalam kontrak PT. RH Jaya Farma.

“Harus ada hasil audit kewajaran harga barang, sebab sebab dari anggaran Rp 1,998 miliar dalam kontrak pekerjaan, pihak PT. RH Jaya Farma diduga membeli barang kepada distributor seharga Rp 1, 257 miliar, hal itu sesuai data laporan keuangan PT. Indo Farma yang menjelaskan daftar piutang usaha berdasarkan pelanggan pada bulan Desember 2020” Katanya lagi.

Di ahir penyampaian, Gerak Sultra memastikan akan terus mengawal permasalahan tersebut sampai ada kepastian hukum dari pihak kepolisian, sebab diduga ada kelebihan pembayaran sampai Rp. 700 juta yang mesti dipertanggungjawabkan dihadapan hukum terhadap pengadaan alat laboratorium kedokteran, sedangkan untuk pengadaan item alat PCR Test dengan anggaran Rp 900 juta, diduga pihak penyedia hanya membeli barang sebesar Rp 830 juta, sehingga ada selisih sebesar Rp 70 juta.

“Kami akan terus mengawal proses hukum Dugan Mar Up kegiatan tersebut di Polres Muna” tutup Adin Laiworu .

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: