Majene, exposetimur.com – Sepekan terakhir , pemanggilan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) menuai sorotan publik . Organisasi Kepemudaan di Majene turut mendukung langkah Kejati Sulbar dalam mengusut dugaan korupsi APBD Majene yang menyeret sejumlah nama penting .
Selain memberikan dukungan , mereka juga mengingatkan Kejati Sulbar agar bekerja secara transparan dan profesional dalam melakukan penyelidikan . Kasus ini disebut mendapat perhatian Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia , bahkan media nasional seperti Detik.com turut memberitakan perkembangan penyelidikan tersebut .
Amplop Tercercer , Muncul Berbagai Spekulasi
Penyelidikan memasuki babak baru setelah amplop coklat milik Kejati Sulbar tercecer dan menjadi pertanyaan publik . Amplop tersebut diketahui ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Majene dengan lampiran tertanggal 3 Maret 2025 .
Tim Exposetimur.com saat menelusuri informasi terkait surat tersebut , mendapatkan keterangan bahwa dokumen itu bukan surat pemanggilan Sekda , melainkan surat bantuan pemanggilan yang harus diteruskan kepada pihak terkait .
“Bukan pemanggilan Sekda , hanya saja Sekda merupakan pejabat pratama tinggi dan pembina ASN di lingkup Pemkab Majene , sehingga surat tersebut ditujukan kepadanya untuk diteruskan ke pihak yang bersangkutan ,” ungkap seorang informan kepada Exposetimur.com .
Tercecernya surat itu turut mengundang reaksi publik , termasuk Syamsuddin , yang meminta agar Kejati Sulbar menjalankan penyelidikan secara terbuka dan profesional .
“Apalagi , Presiden Prabowo melalui Astacita bertekad memerangi para pelaku korupsi yang merugikan negara ,” ujarnya .
Ia menambahkan , transparansi dalam penyelidikan sangat penting guna mengungkap dugaan korupsi di Kabupaten Majene .
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap upaya Kejati Sulbar dalam mengusut kasus ini , karena berpotensi merugikan negara ,” tegasnya .
Saat dikonfirmasi , Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulbar , Asben Awaluddin , hanya memberikan jawaban singkat .
“Belum ada info ,” ujarnya .
Publik Menanti Transparansi Penyelidikan
Penyelidikan dugaan korupsi APBD Majene kini memasuki tahap krusial . Publik menantikan langkah tegas Kejati Sulbar dalam mengungkap fakta di balik kasus ini . Transparansi , profesionalisme , dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum .
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya fokus pada penyelidikan , tetapi juga memastikan proses hukum berjalan adil dan terbuka . Dengan dukungan publik dan pengawasan ketat , kasus ini bisa menjadi momentum dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Barat . (Sn)
Respon (1)