KOLAKA, exposetimur.com | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil rakyat masyarakat Desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintahan Desa, sehingga BPD di tuntut pro aktif dalam menjalankan tugas, baik kehadiran maupun monitoring kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik.
Namun apalah jadinya jika kemudian jika ada oknum anggota BPD dari sejak pemilihan, pelantikan bahkan pelaksanaan tugas pokok, sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan.
Informasi yang di himpun media ini bahwa salah satu oknum anggota BPD Desa Watumelewe, Kecamatan Iwomenda, Kab Kolaka atas nama Hyt, berhasil terpilih meski sudah tidak berdomisili di desa tersebut (tinggal di Kalimantan red), bukan hanya terpilih, bahkan juga saat pelantikan bahkan sampai saat ini yang sudah memasuki tahun ke dua tidak pernah kembali melaksanakan tugasnya. Padahal informasi yang didapatkan selain anggota BPD, adik dari kepala Desa Hamdian ini, juga merupakan ketua Bumdes Watumelewe.
Untuk mengetahui kejelsan informasi yang didapatkan media ini, sehingga mencoba menanyakan kepada Kamarudin selaku mantan ketua BPD 2014-2020, namun Kamarudin mengaku tidak terlalu banyak mengetahui tentang kebijakan yang ada karena selama ia menjabat tidak pernah menerima RKPDes dari Pemdes Watumelewe, dan hanya dilibatkan saat Musrenbang dan penandatanganan saat proses pencairan, sementara mereka tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan.
” Soal anggaran saya tidak banyak dilibatkan selain saat musrembang dan saat mau pencairan, terkait pelaksanaan, kami sudah tidak dilibatkan. Saya tidak tau pasti, namun kalau tidak salah ada anggaran Bumdes tahun 2019 sekitar 100 juta yang tidak di tau apa progresnya sampai saat ini. Unit usaha tabung LPG juga tidak ditau bagaimanami sekarang” Ujar H dan mengaku masih ada satu triwulan gajinya belum terbayarkan selama menjabat ketua BPD
Sementara Ketua BPD Watumelewe yang menjabat saat ini, melalui sambungan teleponnya, ia mengaku bahwa terkait jabatan Hyt selaku bidang pemerintahan di BPD, pihaknya sudah mengajukan PAW tapi belum ada progres,, namun kata dia, akan kembali mengajukan karena selain Hyt yang sejak pemilihan sudah tinggal di kalimantan juga wakil ketua BPD kini bekerja di salah satu tambang di Morowali sejak selsai pelantikan.
” Kami sudah meminta PAW namun belum ada perkembangan dan ini rencana lagi kami ajukan. Kami selaku ketua juga sudah meminta agar honor yang bersangkutan tidak di proses karena sejak dipilih sampai sekarang, hyt ini sudah tidak tinggal di Watumelewe, apalagi untuk melaksanakan tugas ” Artinya orangnya sudah tidak ada tinggal di Watumelewe tapi justru terpilih” Begitu pun Amran selaku wakil ketua BPD yang sejak selesai dilantik sudah tidak pernah lagi berkantor dan informasi yang kami dapat dia bekerja di Morowali. Soal dibayarkan honor atau tidaknya, saya tidak tau, dan saya hanya meminta kepada Kepala desa dan bendahara agar yang bersangkutan tidak diproses gajinya.” Terang Yuto Ketua BPD Watumelewe, Sabtu kemarin (05/03/2022).
” Terkait dengan persoalan banyaknya yang menjadi pertanyaan masyarakat Desa Watumelewe, maka di harapkan pihak terkait untuk lebih memonitor sistem dan kegiatan Pemdes Watumelewe, mulai dari program pengadaan bantuan perahu bagi nelayan, hingga progres pelaksanan anggaran Bumdes dan lampu jalan. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat memahami sejauh mana regulasi pelaksanaan anggaran yang ada, karena kami sebagai masyarakat berhak tau.” Harap salah satu warga yang tidak ingin disebut jati dirinya ,Ahad (06/03/2022).
Sampai berita ini di terbitkan, Bendahara Desa Watumelewe belum berhasil di konfirmasi.
