Pemerintah Kota Kendari Gelar Sosialisasi Dana BPM KOTAKU Reguler dan Padat Karya Tunai Cash Flow Work

Pemerintah Kota Kendari Sosialisasi Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU Reguler dan Padat Karya Tunai / Cash Flow Work (CFW).

Kendari, exposetimur.com_  Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2021, Pemerintah Kota Kendari mengadakan Sosialisasi Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU Reguler dan Padat Karya Tunai / Cash Flow Work (CFW). Kegiatan ini bertempat di Ballroom Rumah Makan Surya Kendari dan dibuka oleh Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K. SE., ME, Selasa (30/3).

Wali Kota Kendari hadiri Sosialisasi Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU Reguler dan Padat Karya Tunai / Cash Flow Work (CFW).

Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19, program Kotaku disamping menjalankan program reguler seperti perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan septic tank biofil komunal, juga dilaksanakan kegiatan pembagian masker, penyediaan alat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan pembagian sembako.

Sementara untuk tujuan CFW sendiri adalah untuk memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak COVID -19 yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan, memulihkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi paska COVID -19, khususnya di Perkotaan, membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak COVID -19.

Wali Kota Kendari dalam kesempatannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini harus terus menjadi konsen pemerintah, menyadari proses pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan sendiri namun membutuhkan sinergi baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan apresiasi serta berpesan kepada pihak yang diberikan kepercayaan agar menjadikan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat. “Karena akan ada beberapa dampak yang akan timbul dari program ini, yaitu pertama, jika kita melaksanakan baik sesuai dengan petunjuk dan kriteria yang diharapkan maka tentu manfaatnya akan optimal dirasakan oleh masyarakat. Kedua, tingkat kepercayaan pemerintah pusat akan meningkat serta kita akan menjadi barometer bagi wilayah lain untuk bisa menerima program bantuan selanjutnya.” Terangnya. (hms/red)

Baca Juga :   Bupati Majene Lantik Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *