SINJAI,exposetimur.com – Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia tengah digegerkan dengan adanya program pemerintah mengenai vaksinasi covid-19 yang berbayar. Hal ini menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga pihak Kimia Farma sebagai penyelenggara memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar tersebut yang rencananya akan dimulai pada hari Senin (12/7/2021) yang lalu.
Terkait penundaan tersebut, Aidil Rezkiawan selaku Sekretaris Umum GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Sinjai angkat bicara, ia mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya menunda tetapi membatalkan, karena penundaan tersebut masih memungkinkan akan di lanjutkan nantinya.
“Ditengah percepatan penanganan covid -19 di Indonesia saat ini, pemerintah seharusnya fokus memaksimalisasi distribusi vaksin supaya kita bisa mencapai herd immunity untuk seluruh masyarakat secara cepat. Bukan malah membuat kebijakan vaksin berbayar yang bisa menghambat perluasan vaksinasi”, tuturnya Kamis (15/07/2021).
Aidil menambahkan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.19 Tahun 2021, Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan vaksinasi gotong royong bagi individu biayanya ditanggung peserta vaksin, tentu ini bertentangan dengan amanat beberapa Undang-undang seperti Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menjamin hak atas kesehatan setiap warga negara. Kemudiaan sangat jelas juga dalam UUD RI 1945 Pasal 28H ayat (1) secara khusus menyebutkan: Setiap orang berhak sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
“Rakyat indonesia sudah tercekik dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi karena pandemi covid-19 saat ini ditambah lagi dengan adanya regulasi vaksin berbayar tentu ini akan mempersulit keadaan masyarakat Indonesia”, tutupnya.
