GOWA, exposetimur.com | Adanya isu pimpinan salah satu Puskesmas di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang dianggap otoriter, kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya para penikmat informasi. Hal tersebut berawal dari adanya aksi yang dilakukan oleh Aspirasi Pelajar dan Mahasiswa (APMI) di depan Puskesmas Patalassang Kabupaten Gowa, Senin (17/10/1022).
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan buntut dari adanya surat peringatan(SP) 1 dan 4 terhadap tenaga honorer dan ASN Puskesmas Pattallassang,sip/ pergantian petugas rawat UGD 1×24.
Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan yang bertuliskan di spanduk “copot Plt. Kapus Patalassang, pimpinan otoriter akan berdampak bagi pelayanan kesehatan dan realisasikan jaminan kesehatan nasional”.
Menanggapi hal tersebut, Kartika Sari Masting ST S,M.KM, yang juga Pelaksana Kepala Puskesmas Patalassang Kab. Gowa saat dimintai keterangan oleh tim media ini, membenarkan adanya aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Pelajar dan Mahasiswa ini di halaman Puskesmas.
Menurut Kartika bahwa adanya kegiatan demo yang dilakukan adik-adik mahasiswa itu adalah bagian dari kegiatan demokrasi dan itu tidak salah, “saya selaku pelaksana tugas di Puskesmas Patallassang ini diberi amanah, tentu sebagai abdi Negara, dimana ada kewajiban yang harus saya laksanakan sebagaimana harapan Bapak Bupati untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat” Ungkapnya, Rabu (19/10/22).
Kartika menambahkan “Terkait pernyataan adik-adik mahasiswa ini mungkin saya harus luruskan agar tidak menimbulkan pemikiran negative. Yang oleh adik-adik mahasiswa ini perlu ketahui, dimana yang sempat saya lihat di spanduk adik-adik pada saat demo itu tertulis copot Plt Kapus Patalassang dan pimpinan otoriter berdampak bagi pelayanan kesehata…??? ”
Bahwa kata Kartika, keluarnya surat teguran (SP)karena adanya pelanggaran kedisiplinan terkait melalaikan tanggung jawab pada jam dinas.
Selain itu kata dia, Semua realisasi dana jaminan kesehatan nasional sudah jelas diaplikasikan sesuai juknis yang ada dan dituangkan dalam bentuk LPJ dan diserahkan ke Dinas Kesehatan.
” Jadi sebetulnya bukan otoriter, hanya mengedepankan kedisiplinan ASN dan non ASN demi memajukan pelayanan kesehatan yang berjalan di Puskesmas Pattallasang. Hanya karena pegawai sejak dulu berada di zona nyaman, sehingga ketika ditertibkan dan merasa sudah tidak nyaman dr zonanya yang biasa, maka itu bisa menjadi gejolak dari mereka, sehingga bisa jadi terjadi dalam bentuk aksi protes” Kunci Kartika.
