MAKASSAR, exposetimur.com – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM Sulsel, dalam rapat kerja wilayah yang digelar dua hari, Sabtu – Ahad (13 – 14 September) di Pusdiklat Bollangi Unismuh Makassar mengangkat tema ‘Sinergitas Program Menuju Kemandirian Masyarakat’. Rakerwil MPM yang dihadiri MPM PDM Kabupaten /Kota se Sulsel ini dibuka oleh Wakil Ketua PWM Sulsel, KH Andi Iskandar Tompo. Dihadiri Ketua MPM PWM Sulsel, Andi Yudha Yunus dan pengurus MPM PWM Sulsel.
Ada sejumlah narasumber, yakni Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulsel dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.
Ketua MPM PWM Sulsel, Andi Yudha Yunus, berharap setelah rakerwil ini, Majelis Pemberdayaan Masyarakat dapat membangun sinergitas program dengan OPD-OPD baik yang ada di kabupaten maupun di provinsi untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Andi Yudha Yunus, mengatakan, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat cukup banyak actor yang berperan di dalamnya, oleh karena itu MPM Sulsel ingin mengambil bagian dalam kegiatan sekaligus bersinergi dengan pihak lain dengan kegiatan pemberdayaan. Dikatakan, selama ini MPM sudah melaksanakan sejumlah program dengan bersinergi pihak Kementerian Lingkungan Hidup, seperti gerakan sejuta bambu, pelatihan hidroponik fokus kepada pesantren dan panti asuhan. Dan masih banyak lagi lainnya yang bisa dikerjasamakan dengan OPD-OPD.
Sekretaris Umum MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar, mengatakan, MPM adalah salah satu majelis yang kurang seksi dibandingkan dengan beberapa majelis lainnya. MPM ini dalam kegiatannya banyak bersentuhan dengan masyarakat yang tidak berdaya.
Dikatakan, bidang garap MPM sebut Bachtiar, yakni penyadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pemenuhankebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin maupun yang termarginalkan, melakukan advokasi kebijakan terutama yang berhubungan dengan kebijakan public, serta pengembangan pusat penanggulangan krisis di tingkat regional wilayah.
[#Citizen :nasrullah]
