Manggarai, Exposetimur.com _ Senin, 31 Mei 2021; Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Manggarai Bergerak (PMM – GEMPAR MATIM) Melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial dan Kantor Bupati Manggarai.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang dilakukan oleh Aliansi Manggarai Bergerak (PMM – GEMPAR MATIM) banyak menemui kejanggalan serta tidak memenuhi unsur pedoman umum (PEDUM) pada proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Manggarai. Temuan itu berupa indikasi penghisapan dana bansos BPNT, manipulasi harga dan kualitas pangan yang di berikan kepada masyarakat penerima manfaat (KPM).
“Ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Reok yang sudah kami wawancarai dan rata-rata mereka menerima bantuan sosial pangan berupa telur 1 (Satu) rak dan beras 10 Kg. Jika di total secara keseluruhan jumlah nominal harga telur 1 (Satu) rak dan beras 10 Kg itu hanya berkisar Rp. 150.000. ini tentu sangat bertentangan dengan Pedoman Umum (PEDUM) BPNT yang seharusnya setiap KPM menerima sebesar Rp. 200.000” Ujar Zulkarnain.
Lanjut Zul, Berdasarkan kejadian diatas, Mark Up anggaran BPNT sangat terlihat adanya. Ironisnya lagi adalah, beras yang kemudian di berikan kepada setiap KPM oleh E-WARUNG bukan beras berkualitas premium melainkan beras biasa. Hal tersebut kemudian diperparah karena pihak E-WARUNG malah memaketkan sembako yang hendak di berikan ke setiap KPM, sehingga KPM tidak dapat menentukan pilihan, jenis dan jumlah bahan pangan yang hendak di beli karena pihak E-WARUNG telah memaketkan semua jenis sembako yang hendak diberikan ke setiap KPM. “Dari temuan tersebut kemudian kuat dugaan bahwa penyaluran BPNT terkhusus di kecamatan Reok kami menganggap tidak sesuai atas apa yang telah di tetapkan pada Pedoman Umum (PEDUM) Kementerian Sosial” Bebernya.
Zulfikar selaku Jendral lapangan dalam aksi ini menekan kepada seluruh Stake Holder BPNT Kabupaten Manggarai dalam hal ini Sekretaris Daerah (SEKDA) selaku Ketua Tim Koordinasi (TIKOR) dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai selaku Sekretaris Umum (TIKOR), menurutnya harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi dalam tahapan penyaluran BPNT di Kabupaten Manggarai yang kami anggap telah menyimpang dan Mark Up anggaran.
“Apabila polemik di atas tidak di usut dan di tindak sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku di negara republik indonesia, maka yakin dan percaya kami secara Aliansi akan kembali menggelar aksi untuk rasa besar-besaran dan mengundang seluruh elemen mahasiswa yang berdada di Kabupaten Manggarai” Pungkasnya.
Berikut penyataan sikap Aliansi Manggarai Bergerak (MAGER):
1. Mendesak Bupati Manggarai untuk mencopot kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai.
2. Periksa seluruh Stake Holder BPNT Kabupaten Manggarai dalam hal ini, Tiktor, Supplyier, Kabid, Penanganan Fakir Miskin, Satgas BNPT, Bulog, Pendamping dan pihak BRI, yang kami anggap telah melakukan pemufakatan jahat.
3. Stop indikasi penghisapan Dana Bansos BPNT dan Manipulasi harga serta Kualitas pangan yang diberikan kepada KPM.
(Lap: Eventius Suparno)
