Manokwari , exposetimur.com – Sehubungan dengan urgensi implementasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang akan diterapkan pada akhir Tahun Anggaran 2021.
Siang tadi, KPPN Manokwari menggelar kegiatan End User Training (EUT) SAKTI Lanjutan Tahun Anggaran 2021 melalui zoom meeting yang diikuti oleh KPA Satuan Kerja di Lingkungannya, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat.
Kepala KPPN Manokwari, Asyik Fauzi ketika membuka kegiatan, menyampaikan agar seluruh peserta wajib mengikuti diskusi dan pelatihan aplikasi SAKTI ini dengan baik hingga selesai karena pengoperasian aplikasi SAKTI akan diimplementasikan diseluruh Kementerian/Lembaga di tahun 2022.
Selepas pengarahan dari Kepala KPPN Manokwari, kegiatan dilanjutkan pelatihan penggunaan terhadap fitur-fitur (modul) aplikasi SAKTI seperti Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan dan Modul Administrator yang dipandu oleh narasumber dari KPPN Manokwari.
Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Andriani Gani Balanehu ketika dimintai keterangan, mengungkap bahwa aplikasi SAKTI ini memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan tersendiri. Namun, dirinya yakin dan optimis para Operator Keuangan dan SIMAK-BMN Kanwil Kemenkumham Papua Barat mampu mengatasi kesulitan tersebut.
“Dengan SDM yang ada, mungkin para Pengelola Keuangan maupun BMN tetap semangat dan optimis. Karena bagaimana pun, ini demi kepentingan organisasi. Kendalanya kami karena keterbasan SDM, karena 1 satker itu minimal ada 7 user yang kita pegang. Saya yakin mereka (operator) mampu mengatasinya.”, ujar Kasubag.
Berdasarkan surat yang diterima, kegiatan EUT SAKTI Lanjutan ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, terhitung dari tanggal 1-5 November 2021 dan diikuti oleh 100 Satuan Kerja di Lingkungan KPPN Manokwari secara virtual via zoom meeting.
Perlu diketahui, aplikasi SAKTI yang merupakan penggabungan dari sejumlah aplikasi seperti aplikasi SAS, SAIBA, BMN dan RKAKL rencananya akan dieksekusi oleh semua satuan kerja Kementerian/Lembaga yang memiliki sumber anggaran dari APBN mulai Desember 2021 untuk pembuatan gaji di tahun 2022.
