Misteri PSN Bendungan Ameroro, Mosi Tidak Percaya Terhadap Kades Baruga, Askun Membantah Tudingan Masyarakat
Konawe, exposetimur.com|Polemik kompensasi Proyek PSN Bendungan Ameroro hingga saat ini terus berlanjut.
Setelah sebelumnya dilakukan kesepakatan bersama pemerintah kabupaten Konawe dengan tim percepatan penyelesaian pembebasan lahan masyarakat, dan menunjuk dua desa selaku pihak yang berwenang menandatangani dokumen pengelola lahan, yakni Desa Baruga dan Desa Tamesandi.
Namun hal tersebut belum dapat menyelesaikan polemik ditengah masyarakat. Pasalnya, kepala desa Baruga diduga enggan menandatangani berkas warga yang tergabung dalam wilayah desa Baruga yang sudah disepakati antara pemerintah kabupaten Konawe dan tim percepatan.
Setelah beberapa waktu kemudian, muncul Informasi, bahwa kepala desa Baruga justru menandatangani berkas warga desa Amaroa dan Tamesandi yang sudah di serahkan list-nya ke pihak balai wilayah sungai kendari.
Informasi yang di himpun, bahwa pihak balai wilayah sungai kendari sendiri akan menayangkan dokumen tersebut dan meminta masyarakat yang merasa berhak untuk melakukan sanggahan.
Terkait hal tersebut, Senin 15 Januari 2024, BPD yang diwakili Yosep Surdin dan la Suardi bersama warga serta tokoh masyarakat Desa Baruga melakukan konsolidasi untuk melaporkan kepala desa Baruga, karena diduga berafiliasi dengan beberapa kepala desa dan oknum tertentu. Serta mereka akan bersatu melengserkan kepala Desanya, apabila terbukti menandatangani dokumen warga lain dan tidak mengindahkan kesepakatan yang telah di dorong oleh pemerintah kabupaten dan tim percepatan sebelumnya. Selain itu BPD akan melaporkan semua pelaksanaan anggaran desa yang menurut mereka banyak hal yang terindikasi bermasalah.
Masyarakat menilai, bahwa ada aktor yang berkolaborasi sistematis dalam manuver manuver yang terjadi selama ini, sehingga apabila hal ini dipaksakan, maka dipastikan akan terus melakukan perlawanan, karena mereka menduga bahwa persoalan sanggahan itu di duga kuat menjadi bagian dari kesempurnaan skenario untuk kepentingan pihak pihak terkait.
Masyarakat Juga mempertanyakan dokumen warga desa Tamesandi yang masuk dalam daftar yang di tandatangani kepala desa Baruga karena kata mereka, Desa Tamesandi sendiri sudah punya hak menandatangani dokumen warganya sendiri. Sehingga mereka semakin meyakini ada permainan antara kepala desa.
” Kami tegaskan akan melakukan perlawanan dan melengserkan kepala desa Baruga jika terbukti melakukan hal tersebut, kami sudah konsolidasi bersama BPD dan masyarakat, dan kami tidak terima sikap kepala desa yang merugikan warganya yang berhak mendapat kompensasi sementara melakukan manuver bersama desa lain. Bisa saja ada warga desa Baruga dititip atas nama warga Amaroa tapi itu kelompok kades Baruga sendiri” Tegas Armin ala.
Armin pun meminta pemerintah dan tim satgas untuk melihat persoalan ini sebelum menjadi permasalahan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Baruga dengan tegas membantah dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembohongan, bahkan Asku melalui pesan suaranya mengancam akan pulang dari rumah sakit dan membabat warga dan BPD yang dimaksud (entah apa maksud dengan kata membabat red).
“Jangan adakan pembohongan di masyarakat. Saya ada di RS, jangan macam,macam itu masyarakat,persoalan di laut di belum ke darat” Kata kades baruga bernada ancaman.
” Suruh mereka datang dirumah, saya pulang sekarang, siapa mereka itu, paksa paksa saya tanda tangan” Pungkasnya.
Lebih lanjut Askun mengatakan bahwa, ia pertanyaan BPD yang dimaksud karena ia mengaku masih berkomunikasi dengan ketua BPD di kendari kemarin.
” Saya pertanyakan bpd dan warga mana karena kemarin saya masih di Kendari komunikasi dengan ketua BPD karena anak saya lagi mau dirujuk”
Sebelumnya, Ketua BPD sempat terdengar berkomunikasi dengan salah satu warga dan mengaku tidak sempat hadir dalam pertemuan tersebut, namun dalam percakapan itu, Ketua BPD Desa Baruga menyampaikan apa yang terbaik dirinya ikut saja.
Terkait polemik ini tentu, semua pihak harus transparan, baik kepala desa Baruga maupun BPD serta masyarakat dan semua pihak, sehingga tidak ada yang kemudian memantik persoalan yang bisa berdampak buruk.
