Probolinggo, exposetimur.com|Adanya desakan dari beberapa kelompok aktivis Probolinggo kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas adanya dugaan mafia pupuk bersubsidi, mendapat respon dari pemerintah daerah setempat.
Hal itu terlihat dalam Rapat Koordinasi (rakor) yang dihadiri Plh Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, Kajari Kabupaten Probolinggo, David P Duarsa, Perwakilan Polres Probolinggo (tipidter), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Selasa (28/3/23).
Plh Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah mencari solusi dalam memecahkan beragam permasalahan yang melanda para petani terkait Pupuk bersubsidi.
“Dengan munculnya Satgas PATAS Pupuk di Kabupaten Probolinggo ini akan menuntaskan sekaligus mengatasi segala permasalahan Pupuk yang menimbulkan kerugian bagi para petani,” terangnya.
Langkah tegas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan membentuk Satgas PATAS tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Tak terkecuali dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) yang dikomandoi Lutfi Hamid.
Dikatakannya, pembentukan Satgas PATAS tersebut merupakan langkah yang tepat, mengingat polemik tahunan pupuk bersubsidi sudah mentradisi dan sulit teratasi. Bahkan Lutfi menduga, hal itu disebabkan adanya mafia pupuk yang menjarah hak para petani dengan tujuan mempertebal kantong pribadinya.
“Dengan munculnya Satgas PATAS, para mafia pupuk merasa gelisah. Bahkan dengan banyaknya sorotan terkait permasalahan pupuk bersubsidi yang di antaranya terjadi penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kewajiban penebusan paket pupuk non subsidi, serta permasalahan lainnya, membuat oknum-oknum mafia pupuk ini sibuk menggiring opini seakan-akan semuanya tidak ada masalah,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, harapan besar masyarakat terletak di pundak Satgas PATAS agar supaya betul-betul serius mengungkap permasalahan pupuk yang terjadi. Dengan begitu, keresahan yang melanda masyarakat bisa terselesaikan.
“Kami harap Satgas PATAS betul-betul profesional dan tidak terpancing dengan upaya penggiringan opini yang tujuannya untuk mengelabuhi fakta di lapangan,” harapnya.
