YOGYAKARTA, exposetimur.com — Yang terhormat, Ir.H.Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Menyambut momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kami haturkan sebuah refleksi dan ungkapan kekhawatiran kami akan pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas bahkan justru terus terjadi di Indonesia.
Surat ini adalah bentuk upaya kami agar kita tidak terlarut dalam euforia pelantikan dan izinkan kami mengingatkan janji Presiden Jokowi yang belum tertunaikan.
Hari ini Bapak dilantik untuk kedua kalinya. Namun pada periode pertama masih menyisakan janji-janji yang belum tertunaikan. Sebab, Janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar. Nawacita sebagai visi dan misi pemerintahan Bapak Jokowi secara gamblang mengatakan akan menuntaskan seluruh pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Sebuah keberanian karena selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM berat adalah hal yang tabu. Kasus -kasus yang sampai detik ini tak memilki kejelasan dan seperti dibiarkan begitu saja.
Dalam dokumen Nawacita secara tegas Bapak menyatakan, “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial bagi bangsa Indonesia seperti : Kerusuhan Mei, Trisakti Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”
Sampai hari ini kasus -kasus yang dijanjikan akan diselesaikan tersebut masih saja terbengkalai. Bahkan dalam beberapa kebijakan Bapak justru kontradiktif dengan semangat penuntasan kasus pelangaran HAM.
Melalui surat ini kami mendorong agar Presiden Jokowi dapat memberikan perlindungan terhadap para aktivis dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi aktivis, membersihkan aktor diduga terlibat dalam pelanggaran HAM dari kabinet, menyelenggarakan Pengadilan HAM sebagai upaya menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu sesuai UU. No 26 tahun 2000, dan melakukan pendekatan lebih humanis dalam penyelesaian konflik diberbagai daerah terutama di tanah Papua.
