Sejarah Panjang Infrastruktur Di Bontocani Luput Dari Perhatian, KPPM Geruduk Kantor DPRD dan Kantor Bupati Bone

Dialog bersama Perwakilan DPRD Bone bersama maksa aksi dari KPPM terkait Infrastruktur di Kec. Bontocani, Rabu (02/02/2022)

Bone, exposetimur.com | Menindaklanjuti hasil investigasi angkatan roften (KPPM) di Kecamatan Bontocani, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa(KPPM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRD Bone pada Rabu 02 februari 2022..

Dalam aksi tersebut, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) mempertanyakan arah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kepada pemerintah daerah khususnya Bupati Bone serta rasa tanggung jawab pihak DPRD Kabupaten Bone sebagai rahim daripada rakyat terkait tidak adanya program prioritas pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan Bontocani.

Pertanyaan tersebut dinilai sangat layak pasalnya, dari setiap fase peralihan kepemimpinan, persoalan infrastruktur jalan yang berada di Kecamatan Bontocani yg kian mengkhawatirkan, bahkan dinilai tidak pernah mendapatkan sentuhan kebijakan.
Padahal persoalan jalan adalah sarana yang sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat dalam mendongkrak pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya,  Namun apa yang menjadi harapan kesejahteraan masyarakat Bontocani masih begitu jauh dari kenyataan.

Putra daerah sekaligus jenderal lapangan dalam aksi tersebut Muh Wamil mengatakan aksi yang dilakukan hari ini di depan kantor Pemda dan DPRD, bukan hanya meminta pemerintah untuk menempatkan Kecamatan Bontocani sebagai arah prioritas kebijakan terkait infrastruktur jalan, namun lebih dari itu, ada semacam ketimpangan infrastruktur yang dialami oleh masyarakat bontocani, maka hal ini tidak dapat dibiarkan karena persolan jalan merupakan salah satu kebutuhan hak paling dasar yang mesti dipenuhi.

Aksi yang di komandoi representatif keresahan masyarakat Bontocani tersebut berjalan cukup baik sebelum pihak terkait dalam hal ini Bupati dan DPRD Bone menemui masa aksi.

Pihak DPRD pada saat menemui masa aksi bersepakat akan membawa tuntutan serta merekomendasikan pembangunan infrastruktur Kec Bontocani saat sidang paripurna DPRD nantinya.

Baca Juga :   KPPM: Kami Akan Kawal Anggaran DAK Sinjai Untuk Memastikan Adanya Transparansi

Hal serupa juga disampaikan oleh pihak keterwakilan Bupati Bone, bahwa berhubung adanya keterbatasan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, maka akan di tetapkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun anggaran 2022 untuk pembangunan wilayah selatan termasuk Kec Bontocani..

Semangat perjuangan tidak sampai disini, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa pun menekankan bahwa apa yang kemudian menjadi tuntutan serta penyataan dari tiap instansi terkait bahwa masa depan pembangunan Bontocani untuk bisa dibuktikan dan direalisasikan secepatnya, hal itu ditegaskan sebelum mereka memutuskan untuk bubarkan diri.

Usai aksi aktivitas di Kantor DPRD dan kantor Bupati Bone kembali normal seperti biasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *