Konawe, exposetimur.com|Tabir kasus ganti rugi lahan terdampak genangan bendungan Ameroro terus terbuka secara perlahan, kali ini pengakuan H. Muh. Sayarif yang mengaku dirinya meminta pihak BPN menghapus Plotingan awal dan di gantikan namanya pada plotingan baru, hal tersebut terekam dalam percakapan bersama Kuasa Hukum warga desa Tawarotebota, di kediaman Sarpin, Selasa (03/10/2023).
Saat di tanya siapa yang meminta agar plotingan awal di hapus, H. Muh, Syarif mengaku dirinyalah yang meminta dan digantikan dengan namanya pada plotingan baru.
” Saya yang minta pihak BPN menghapus Plotingan lama dan diganti namaku pada 19 Ha” Ungkapnya tanpa menyebut nama awal yang di ganti.
Dalam wawancara tersebut, H. Syarif mengaku nanti pemilik awal akan di panggil setelah di umumkan, sehingga dibantah oleh kuasa hukum warga bahwa ketika sudah di hapus lalu dipanggil maka secara tidak langsung itu tidak akan merubah kenyataan bahwa nama plotingan lama sudah dihapus, lalu saat dipanggil, dasar apa di gunakan ketika postingannya sudah berubah.
Lebih lanjut, Kuasa Hukum warga desa Tawarotebota, mengaku jika itu benar, maka dirinya sangat menyayangkan pihak BPN yang dimaksud karena langsung merubah plotingan tanpa ada upaya konfirmasi ke nama yang terdaftar pada plotingan awal dan langsung merubah sesuai pengakuan H. Syarif, sehingga Hasan Jaya SH menduga bukan hanya 19 Ha sudah berubah.
Sementara Herdi Jaya Ibrahim, SH yang juga kuasa hukum warga Tawarotebota mengatakan, bahwa atas penyataan H, Syarif ini kemudian harus menjadi bahan kajian tim satgas untuk melakukan validasi, karena jika tidak, berarti secara tidak langsung mereka terindikasi termasuk bagian dari permainan oknum tersebut.
Untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan H. Muh Syarif dalam rekaman wawancara itu, tim media mencoba mengkonfirmasi Ketua tim satgas Gazali dari BPN melalui via tlpon dan chat pribadinya, Rabu 4 Oktober 2023, yang dalam percakapan tersebut kemudian ia meminta media ini untuk datang langsung ke posko untuk mendapatkan informasi karena ia (Gazali) mengaku sedang rapat di BPN.
Berikut hasil percakapan tim media dengan Gazali.
[4/10 07.18] SANG FAKIR: Salam, saya konfirmasi pak terkait beragam informasi seputar lahan warga di seputaran dampak waduk Ameroro.
[4/10 07.20] SANG FAKIR: Termasuk pak seputaran plotingan
[4/10 09.43] Muh. Gazali: Waalaikum salam..
[4/10 09.44] SANG FAKIR: Bisa via telpon kanda?
[4/10 09.44] Muh. Gazali: Utk konfirmasi kita langsung sj nanti ke posko..
[4/10 09.45] Muh. Gazali: Sy lg di kanwil BPN lg ada rapat dgn Dirjen pengadaan tanah ????
[4/10 09.46] SANG FAKIR: Sy sudah dua kali kesana kosong pak, semua di lapangan ,saya hanya mau kita jawab terkait hasil wawancara tim kami Krn ada pengakuan seorang oknum meminta pihak BPN mengubah plotingan awal diganti namanya dan itu diakui dalam rekaman kami bahwa di ganti, tabe
[4/10 09.47] Muh. Gazali: Iya, petugas siang ke lokasi, nanti malam sj ke posko
[4/10 09.49] SANG FAKIR: Kami anggap ini pak sudah bagian klarifikasi, mengingat otoritas BPN di sebut dan kita sebagai ketua satgas mgkin dri BPN lebih paham, dan soal kalarifikasi via tlpon dan chat sudah menuhi unsur keberimbangan …salam pak
Media ini kemudian menyampaikan bahwa klarifikasi terkait hal tersebut bisa dijawab via chat karena sudah menjadi bagian dari bentuk klarifikasi, terlebih karena pengakuan dalam wawancara tersebut pihak BPN disebut mengubah plotingan sesuai permintaan H. Syarif.
Sekitar 25 menit kemudian, Gazali memberikan jawaban dan meminta nama oknum disebut.
” Saya bukan ketua satgas, sy anggota, ketuanya Kabid pertanahan PUPR pemprov.. utk pilotingan, itu bukan plotingan tp data sekunder dr dokumen perencanaan damsos yg harus diklarifikasi lapangan oleh petugas satgas dilapangkan.. masyarakat yg menguasai lahan wajib menunjukkan lokasinya dilapangan apakah sesuai dgn DPPT atau tidak.. utk nama oknum tlong disampaikan ke kami tdk usah di sembunyi termasuk nama petugas BPN biar kami tanyakan langsung” Tulis Gazali dalam pesan pribadnya.
