MAKASSAR, EXPOSETIMUR.com – Perhelatan politik kembali terjadi di UIN Alauddin Makassar, pemilihan presiden mahasiswa hari kamis 30 Januari yang bertempat di Aula fakultas ekonomi dan bisnis islam berakhir ricuh.
Kericuhan yang terjadi berawal dari adanya hak suara dari beberapa fakultas yang tidak terpenuhi. Terdapat 33 orang daftar pemilih tetap (DPT) namun baru 19 orang yang mendapatkan hak suaranya. Pemilihan yang dimulai sejak pukul 08 pagi sampai pukul 11.30 berlangsung sangat menegangkan pasalnya Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) Universitas yang kemudian memberikan perpanjangan waktu sampai pukul 11.40 tiba-tiba meninggalkan lokasi pemilihan tanpa kejelasan sebelumya, selang beberapa jam dilakukan audiensi yang akhirnya LPP menyimpulkan bahwa fakultas yang belum menggunakan hak suaranya dipastikan tidak bisa lagi menggunakan hak suaranya dalam artian pemilihan ditutup.
Nurfadillah, salah satu DPT yang tidak mendapatkan hak suaranya mengaku sangat kecewa atas sikap LPP dan pengawas LPP yang tidak memberikan hak demokratis kepada kawan-kawan mereka di fakultas yang belum menggunakan hak suaranya.
Sampai pada pukul 17 tidak ada solusi yang solutif dari hasil audiensi. Namun, kawan-kawan yang belum mendapatkan hak suaranya tetap menuntut agar mereka bisa mendapatkan haknya secara demokratis.
“kami berharap pengawas LPP beserta rektor dan jajarannya bisa bersikap adil sehingga hak kami dapat terpenuhi” Katanya.
Nurfadillah mengatakan bahwa kondisi politik kampus yang terjadi menciptakan kegaduhan yang berpotensi chaos. Birokrasi kampus hendaknya memahami bahwa kampus harusnya menjadi tempat pendidikan politik yang baik bagi mahasiswa, tapi pengawas LPP dan birokrasi bersikap seakan tidak peduli akan hal tersebut.
“Perhitungan suara yang dilakukan sebelum semua pemilih menggunakan hak suaranya menunjukkan sikap yang tidak tertib administratif dan menciderai hak demokratis dari DPT yang belum memilih. Sampai saat ini kawan-kawan yang belum mendapatkan hak suaranya mempertegas bahwa akan terus menuntut kepada pihak birokrasi sampai hak mereka terpenuhi” Pungkas Nurfadillah.
Laporan: IS
